Paripurna DPRD Lampung, Fraksi PKB Minta Gubernur Evaluasi Kinerja OPD.

36
0

Bandar Lampung,– INFONUSANTARA.co.id – Rapat Paripurna laporan pertanggungjawaban terhadap Raperda dan pemandangan umum Fraksi Fraksi pada anggaran tahun 2020 Fraksi NasDem mengkritisi arah kebijakan program Kartu Petani Berjaya yang masih belum jelas arah kebijakannya.

Disisi lain, Juru bicara Fraksi PKB Mardiana menyebutkan prihatin atas menurunnya ekonomi di Provinsi Lampung.

Lalu, Fraksi PKB menyebutkan belanja daerah, pada anggaran tahun 2020 masih belum produktif. 64,3 persen berbanding 4,3 persen, ujarnya.

Dalam laporan tersebut dibacakan bahwa dari Silva tertera reasliasi belanja APBD tahun 2020 dalam Silva sebesar Rp.190.927 juta menunjukan masih 70, 0 persen artinya masih tinggi.

” Mendagri menyampaikan bahwa APBD harus dibelanjkan segera mungkin,” tegasnya.

Maka, Fraksi PKB menggaris bawahi atas peringkat tertinggi Nasional Refocousing anggaran sebesar Rp.265 Milyar masih belum berdampak positif di Provinsi Lampung.

” Perlu adanya kajian ilmiah. Angka kematian Covid-19 berkontribusi besar pada angka pernikahan dibawah umur,” kata dia, dalam laporan pemandangan Fraksi Fraksi.

Menurutnya, ada sebanyak 700 perkara tingginya perkawinan dibawah umur dan kemiskinan meningkat.

Maka, Fraksi PKB meminta kepada seluruh OPD agar mengambil langkah strategis.

Lalu, Fraksi PKB merekomendasikan retrukturasi terobosan inovasi bagi BUMD di lingkungan Pemprov Lampung.

Fraksi PKB meminta agar Gubernur Lampung mengevaluasi kepada OPD yang tidak membawa data data rinci saat hearing, OPD harus di evaluasi kembali,” tandasnya.(Bdr).